“Termasuk Indonesia, kalau mau jadi negara maju harus mewujudkan atau melakukan percepatan dalam transformasi digital,” tutur Budi. Kapolri juga menyampaikan perintah kepada jajarannya untuk mendukung penuh seluruh program dan kebijakan pemerintah, terutama dalam mencegah dan mengatasi kebocoran keuangan negara baik dari segi penerimaan maupun pengeluaran. Kapolri memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan penegakan hukum terhadap beberapa perkara yang menjadi atensi pemerintah, termasuk peredaran gelap narkoba. MOOCs UNIVERSITAS TERBUKA adalah sumber belajar terbuka bagi masyarakat umum dimanapun. Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika memiliki tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika.

KP2MI: Penempatan PMI ke Korsel Masih Mengacu Kebijakan Lama

  • Karena itu, MIT mendesak pemerintah agar tidak hanya menjadikan jumlah blokir sebagai indikator keberhasilan dalam memerangi judi online.
  • Online Course Platform belajar hukum terbaik secara online dan fleksibel dengan materi dan pengajar yang berkualitas, serta kemudahan waktu belajar.
  • Saya seorang web developer dan baru-baru ini ada tawaran dari klien untuk bekerjasama, yaitu men-develop website judi online/judol.
  • VIVAnews – Situs judi online yang memanfaatkan jaringan internet makin diminati di tanah air.
  • Layanan ini umumnya disediakan oleh lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan psikolog.

Karena pembuat website perjudian dapat dianggap telah memberikan kesempatan untuk terjadinya permainan judi, dan dapat dianggap turut serta dalam suatu perusahaan yang melakukan perjudian. Sedangkan menurut Pasal 426 ayat (1) UU 1/2023, Anda berpotensi dipidana penjara maksimal 9 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar. Saya seorang web developer dan baru-baru ini ada tawaran dari klien untuk bekerjasama, yaitu men-develop website judi online/judol. Secara hukum, apakah orang yang men-develop sistem website judi online juga terlibat? Sejauh ini, saya belum menyetujui tawaran dalam perjanjian kerja sama tersebut.

Menkominfo menyatakan penanganan konten perjudian online membutuhkan komitmen serius semua pihak. Oknum pegawai Komdigi tersebut tak memblokir situs-situs judi online yang ditemukan. Dia justru melakukan ‘pembinaan’ terhadap situs tersebut sehingga tak terblokir. Farhan menilai, kasus ini adalah momentum penting bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem dan proses pemberantasan judi online di kementerian. Banyak pilihan sistem cloud DNS yang ampuh untuk memblokir situs judi dan situs berbahaya lainnya.

Aceh Disebut Peringkat 6 Nasional Paling Banyak Akses Situs Judi “Online”

M Yamin, dari Yayasan Nawala Nusantara usai Seminar Menyikapi Perjudian Online di Auditorium RRI, Jakarta, Selasa 10 Juli 2012, memaparkan perbedaan situs judi luar negeri dengan situs judi dalam negeri. Penanganan konten yang mengandung unsur perjudian dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) Pasal 27 ayat (2). Selain itu, perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh web developer dan kliennya tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tentang adanya sebab yang halal/tidak terlarang. Menkominfo menyatakan ke semua langkah itu menjadi alasan bagi Kemkominfo untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan judi online. Penegakan hukum yang ketat terhadap aplikasi pembayaran, operator internet, dan institusi keuangan yang terlibat dalam aktivitas judi online sangat dibutuhkan.

  • Menkominfo menyatakan penanganan konten perjudian online membutuhkan komitmen serius semua pihak.
  • Mencoba mengendalikan, mengurangi, atau menghentikan perjudian, namun tidak berhasil.
  • Selain itu, perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh web developer dan kliennya tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tentang adanya sebab yang halal/tidak terlarang.
  • Secara hukum, apakah orang yang men-develop sistem website judi online juga terlibat?
  • Polri juga akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya untuk pemblokiran situs dan rekening yang terlibat dalam perjudian.

Pemerintah Butuh Sinergi Atasi Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak

Pemerintah diharapkan menerapkan kebijakan sistem cloud DNS berbasis lokal. Dengan cara ini, daerah juga dapat membuat kebijakan blokir tanpa bergantung pada marketingfornonprofits.org pemerintah pusat. Masyarakat harus dibekali dengan pemahaman tentang dampak negatif judi online untuk membangun kesadaran yang tinggi.

Itulah 4 cara memblokir situs judi slot online di Google Chrome yang dapat Anda terapkan untuk melindungi perangkat dari ancaman yang tidak diinginkan. Sebelumnya, Kemenkominfo juga telah memblokir akun-akun media sosial milik Influencer yang dikenal dengan nama Katak Bhizer lantaran memuat konten promosi judi online. Jakarta, Ditjen Aptika – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terus memerangi dan menangani maraknya promosi dan kegiatan judi online atau judi slot yang meresahkan masyarakat.

Kasus ini menunjukkan indikasi pembiaran yang berlangsung selama hampir delapan tahun oleh sejumlah pejabat yang diduga melindungi situs-situs ilegal. Mempertaruhkan atau kehilangan hubungan penting, pekerjaan, atau pekerjaan karena perjudian. Mencoba mengendalikan, mengurangi, atau menghentikan perjudian, namun tidak berhasil. “Petakan jalur masuknya narkoba yang sudah sangat meresahkan dan menimbulkan capital outflow, serta lakukan penindakan hukum yang tegas terhadap berbagai modus baru, kampung-kampung narkoba, termasuk yang dikendalikan dari lapas,” ucap Kapolri.

Situs-situs judi ini dapat menyisipkan virus dan malware ke perangkat, yang berpotensi merusak sistem operasi dan data pengguna. Oleh karena itu, penting bagi pengguna internet untuk mengetahui cara memblokir situs judi slot online di Google Chrome demi melindungi perangkat mereka dari ancaman yang tidak diinginkan. Selain itu, jika Anda menerima tawaran dari klien tersebut, maka perjanjian kerjasama antara Anda dengan klien tidak sah menurut hukum dan perjanjian bisa batal demi hukum. Hal ini karena salah satu syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah adanya sebab yang halal/tidak terlarang. Berdasarkan penjelasan di atas, Anda sebagai seorang web developer yang mengembangkan atau membuat website perjudian dapat diancam pidana penjara maksimal 10 tahun atau pidana denda maksimal Rp25 juta berdasarkan Pasal 303 ayat (1) KUHP.